.webp)
Pemerintah berencana mengembangkan Bali sebagai Pusat Finansial Internasional Indonesia setelah Jakarta. Regulasi terkait pengembangan pusat finansial tersebut diklaim kini dalam tahap finalisasi.
"Dan kemarin dengan BUMN kita juga melihat potensi Bali untuk menjadi financial center, di mana secara regulasi sudah kita selesaikan dan ini dalam tahap finalisasi," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam acara International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026 di Nusa Dua, Badung, Kamis (29/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Airlangga menjelaskan pengembangan pusat finansial internasional tersebut kemungkinan dilakukan secara bertahap. Jakarta akan menjadi lokasi tahap pertama, sedangkan Bali dipersiapkan untuk tahap berikutnya.
"Mungkin tahap pertamanya di Jakarta, tahap keduanya dipersiapkan untuk di Bali," lanjutnya.
Menurut Airlangga, keberadaan pusat finansial internasional dibutuhkan di tengah ketidakpastian global. Indonesia juga dinilai memiliki potensi untuk menjadi tujuan pengembangan pusat finansial, terutama dengan kondisi wilayah yang aman dan nyaman.
"Jadi beberapa hal sudah memenuhi persyaratan di mana financial center ini sangat relevan pada saat terjadi ketidakpastian. Tentu wilayah yang aman dan nyaman salah satunya adalah di Indonesia. Nah, ini yang harus kita kerjakan ke depan," katanya.
Airlangga juga menyinggung peluncuran Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dewan tersebut diharapkan mendorong masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga memahami pentingnya kesejahteraan finansial.
Airlangga menyebut tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93%, sedangkan tingkat literasi keuangan berada di kisaran 63%.
"Bapak Presiden ingin agar masyarakat mengerti financial welfare ataupun kesejahteraan keuangan melalui financial wellness, financial resilience, dan financial security. Dan ini yang menjadi tujuan daripada perubahan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan," jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pemerintah Bali akan mendukung rencana pengembangan pusat finansial internasional tersebut, meski saat ini masih dimatangkan pemerintah pusat.
"Kalau sudah diputuskan di Bali ya tentu kita akan men-support," ucapnya.
Saat ditanya mengenai lokasi pembangunan pusat finansial tersebut di Bali, Koster menegaskan penentuan lokasi menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Bukan kita yang menentukan, pusat. Kita akan mengikuti arahan pusat," imbuhnya.
