.webp)
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Finnah Fourqoniah menyampaikan Luthfi mampu menjelaskan berbagai persoalan Jawa Tengah sekaligus langkah yang ditempuh untuk mengatasinya.
"Saya tadi mendengarkan sambutan Pak Gubernur. Amazing. Senang banget. Ia memahami konteks permasalahan dan mencoba membuat kegiatan-kegiatan atau program yang memang mengentaskan masalah-masalah itu," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/10/2026).
Hal tersebut disampaikan usai acara Welcoming Dinner Forum Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia (Fordekiis) di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, kemarin.
Sebagai akademisi, Finnah memandang kemampuan memahami persoalan daerah sebagai hal mendasar dalam kepemimpinan. Menurutnya, Luthfi sebagai pemimpin tidak sekadar menyampaikan program, tetapi juga menunjukkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.
"Beliau memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan tersebut. Banyak daerah tidak punya itu," ungkapnya.
Ia berharap pendekatan yang diterapkan di Jawa Tengah dapat menjadi referensi bagi daerah lain. Finnah secara khusus juga menyoroti keterlibatan perguruan tinggi dalam membantu pemerintah merumuskan penyelesaian berbagai persoalan pembangunan.
Senada, Ketua Fordekiis sekaligus mantan Dekan FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM), Wawan Mas'udi menilai Luthfi memiliki karakter kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat dan mampu menempatkan persoalan warga sebagai prioritas.
"Dari gaya maupun dari sisi kebijakan yang diambil, ia salah satu tipe gubernur yang sangat merakyat, down to earth (membumi), dan menjadikan persoalan masyarakat sebagai prioritas untuk diselesaikan," tuturnya.
Menurut Wawan, prinsip collaborative governance (pemerintahan kolaboratif) yang diusung oleh Pemprov Jateng membuka ruang bagi berbagai pihak untuk terlibat dalam proses pembangunan.
Ia menjelaskan hubungan pemerintah dengan perguruan tinggi semestinya berjalan dua arah. Kampus memiliki hasil penelitian, inovasi, dan kapasitas keilmuan yang dapat menjadi masukan kebijakan. Sebaliknya, persoalan yang dihadapi pemerintah bisa menjadi bahan kajian akademik untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan.
"Kita tahu bahwa kolaborasi ini menjadi kunci paling pokok agar inovasi-inovasi, pemikiran-pemikiran yang ada di kampus itu bisa menginspirasi kebijakan yang ada di pemerintah," jelasnya.
Bagi Wawan, tata kelola kolaboratif juga perlu menjangkau dunia usaha dan masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian persoalan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan melibatkan pihak-pihak yang memiliki sumber daya dan keahlian sesuai kebutuhan.
Pada kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, Supriadi Torro mengungkapkan sambutan Luthfi memperlihatkan gaya kepemimpinan yang humanis.
"Apa yang beliau angkat sebagai satu persoalan, kemudian diberi solusi. Semua langkah-langkahnya terukur," ucapnya.
Supriadi menilai orientasi pelayanan menjadi salah satu hal penting yang tercermin dari pemaparan Luthfi. Ia menangkap adanya penekanan agar pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan.
Supriadi juga melihat pentingnya perguruan tinggi sebagai mitra pemerintah. Menurutnya, kapasitas keilmuan kampus dapat membantu pemerintah menentukan arah kebijakan sekaligus mengevaluasi persoalan yang belum terselesaikan.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalin kerja sama dengan 123 perguruan tinggi di wilayahnya melalui berbagai program. Kerja sama ini berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN), desalinasi, pendampingan usaha, pendataan rumah tidak layak huni, hingga penanganan stunting.
Luthfi menilai keterlibatan perguruan tinggi berperan penting dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan daerah. Salah satunya melalui kegiatan KKN tematik dan pendampingan desa binaan.
Luthfi mengatakan sejumlah tantangan yang dihadapi Jawa Tengah, mulai dari penanganan rob di wilayah pesisir, kebutuhan tenaga kerja siap pakai, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan kontribusi berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial dan politik.
Ia menekankan pembangunan juga harus menyentuh kualitas manusia secara menyeluruh. Karena itu, FISIP diharapkan mengambil peran dalam memahami persoalan sosial dan memberikan kontribusi terhadap arah pembangunan daerah. (akn/ega)
