Perubahan Daya Hubungan Hubungan Pengalaman Menerima Perubahan Pengguna Ramai Dapatkan

Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Ahmad Najib Burhani, mengungkap sejumlah praktik bermasalah dalam pengelolaan jurnal ilmiah di Indonesia. Modusnya beragam, mulai dari mencantumkan nama akademisi tanpa izin hingga menjadikan penerbitan artikel sebagai ladang komersialisasi.

Najib mengatakan kasus pencatutan nama dalam publikasi ilmiah bukan pertama kali terjadi. Meski belum mempelajari secara khusus persoalan yang melibatkan Ekliptika: Jurnal Inovasi Teknologi Berkelanjutan, ia mengakui praktik serupa ditemukan dalam sejumlah kasus jurnal bermasalah di Indonesia.

"Saya kan enggak tahu yang ini, tapi kasus seperti itu banyak," ungkap Najib saat ditemui seusai Taklimat Media KSTI, KPPTI, dan KTJI Tahun 2026 di Gedung D Kemdiktisaintek, Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Seperti diketahui, sejumlah guru besar baik dari dalam maupun luar negeri mengaku dipakai namanya dalam sebuah artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal Ekliptika: Jurnal Inovasi Teknologi Berkelanjutan.

Artikel yang dipersoalkan berjudul "Kolinearitas dan Regularisasi pada Model Layanan Publik Digital: Simulasi dalam Konteks Green Government" dalam jurnal Ekliptika Vol. 7 No. 1, edisi Juli 2026, halaman 17-30.

Menanggapi persoalan tersebut, Kemdiktisaintek kembali menegaskan ketentuan pengelolaan jurnal ilmiah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 9 Tahun 2026.

Menurut Najib, pencantuman nama seseorang dalam artikel tanpa sepengetahuan dan persetujuannya dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk mengevaluasi status akreditasi jurnal.

"Kalau umpamanya orang yang dicatutnya tidak tahu dan kemudian itu yang menjadi poin untuk bisa kemudian mereview status daripada akreditasi jurnal itu," ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran serupa agar melaporkannya kepada Kemdiktisaintek. Laporan tersebut dapat menjadi dasar bagi kementerian untuk menindaklanjuti dan melakukan evaluasi terhadap jurnal yang bersangkutan.

Najib menjelaskan, regulasi terbaru telah memuat sejumlah ketentuan mengenai tindakan korektif. Langkah tersebut bertujuan memperbaiki tata kelola jurnal yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Kita ada beberapa pasal yang menyebutkan tentang beberapa disiplin, istilahnya kita menyebutkan di dalam Permen itu, adalah tindakan korektif jadi tindakan untuk membetulkan daripada jurnal itu," katanya.

Ia menegaskan, jurnal yang terbukti melanggar ketentuan dapat dikenai tindakan, mulai dari penurunan artikel hingga pencabutan akreditasi.

Pencatutan Nama hingga Komersialisasi Berlebihan

Najib mengungkapkan modus praktik 'nakal' yang dilakukan pengelola atau penerbit jurnal ilmiah. Salah satunya adalah mencantumkan nama akademisi tanpa izin dengan tujuan meningkatkan kredibilitas atau akreditasi jurnal.

Selain itu, terdapat penerbit yang menerbitkan artikel dalam jumlah besar pada waktu bersamaan demi mengejar keuntungan komersial.

"Ada juga yang kemudian over komersialisasi untuk men-charge penulis untuk menulis," ungkapnya.

Menurut Najib, berbagai persoalan tersebut menjadi alasan pemerintah memperkuat regulasi pengelolaan jurnal ilmiah. Sejumlah praktik bermasalah yang belum diatur secara memadai dalam ketentuan sebelumnya kini dimasukkan ke dalam regulasi terbaru.

"Jadi banyak sekali isu-isu yang berkait dengan dunia jurnal kita itu yang di antaranya di peraturan sebelumnya itu belum masuk, yang kemudian kita masukkan dalam regulasi yang baru," imbuhnya.