.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur menerima Bantuan Presiden (Banpres) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Total bantuan tersebut senilai Rp 20 miliar.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltim, Buyung Dodi Gunawan mengatakan dana banpres ini akan disalurkan ke tiga sektor utama. Mulai dari operasional yang dikelola BPBD Kaltim, sektor kesehatan, dan sektor kehutanan.
"Dana banpres untuk karhutla totalnya ada 20 miliar," ujarnya, Kamis (29/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alokasi anggaran Rp 10 miliar dikelola oleh BPBD Kaltim, Rp3 miliar untuk sektor kesehatan melalui Dinas Kesehatan. Adapun sisanya Rp7 miliar dialokasikan untuk sektor kehutanan melalui Dinas Kehutanan yang membawahi sekitar 20 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
"Itu Rp 10 miliar di BPBD, Rp 3 miliar di kesehatan, dan Rp 7 miliar di kehutanan yang mempunyai 20-an UPTD," kata Buyung.
Selain tingkat provinsi, pemerintah kabupaten juga menerima alokasi anggaran khusus. Kabupaten Kutai Kartanegara menerima alokasi anggaran sebesar Rp15 miliar dan Berau menerima Rp10 miliar.
"Untuk daerah yang dapat itu Berau dan Kukar. Beberapa daerah lain belum mendapatkan dana bantuan," ucapnya.
Anggaran yang dikelola BPBD Kaltim kemudian digunakan bersama untuk mendukung penanganan karhutla di sejumlah daerah prioritas. Salah satunya untuk Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Barat, Kutai Timur, dan Samarinda.
"Oleh karena itu, anggaran untuk BPBD kami sharing juga penggunaannya di Paser, PPU, Kubar, Kutim, dan Samarinda," jelas Buyung.
BPBD Kaltim menerapkan sistem penggantian biaya (reimburse) bagi daerah yang belum mendapat bantuan. Setiap pengajuan pencairan wajib dilengkapi laporan kegiatan, daftar hadir, serta dokumen pertanggungjawaban administrasi yang sah.
"Penyaluran anggaran dilakukan dengan mekanisme reimburse. Kelengkapan administrasi menjadi bagian penting dalam proses pencairan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ungkapnya.
Secara rinci, dana bantuan dialokasikan untuk mendukung operasional penanganan karhutla di lapangan. Adapun insentif bagi petugas harian ditetapkan sebesar Rp165 ribu per hari dan sudah mulai dicairkan bagi pengajuan yang memenuhi persyaratan.
"Dana ini untuk peralatan, logistik pemadaman, insentif relawan, serta kebutuhan konsumsi para petugas lapangan. Insentif petugas harian itu Rp 165 ribu per hari dan sudah mulai dicairkan," pungkasnya.
