.webp)
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalteng mendesak pemerintah mengambil langkah nyata, termasuk mempertimbangkan penetapan status bencana nasional. Desakan itu muncul di tengah tingginya angka gangguan kesehatan dan memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah.
Berdasarkan data kumulatif Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, tercatat 26.740 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kalteng selama periode 20 Agustus hingga 20 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.133 kasus dialami anak usia 0-5 tahun, sedangkan 21.607 kasus terjadi pada kelompok usia di atas lima tahun.
Data lain yang disampaikan dalam laporan penanganan karhutla menunjukkan besarnya dampak krisis tersebut. BPBD Provinsi Kalteng mencatat 114.365 kasus ISPA dan 25.701 kasus diare selama periode 1 Januari hingga 12 Oktober 2026. Dalam rentang yang sama, jumlah titik panas mencapai 284.645 dengan luas kebakaran sekitar 17.941 hektare. Sementara itu, data Kemenkes per 22 Oktober 2026 mencatat 75.172 kasus ISPA di Kalteng.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Direktur Eksekutif WALHI Kalteng Janang Firman Palanungkai menilai penanganan krisis kabut asap belum menunjukkan hasil yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menyoroti paparan asap yang berlangsung berbulan-bulan, sementara warga membutuhkan perlindungan kesehatan yang nyata.
"Hampir empat bulan warga di Kalimantan Tengah menghirup asap dengan kategori berbahaya. Pejabat negara dari Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa Menteri sudah mengunjungi Kalimantan Tengah. Namun, hingga sekarang belum juga ditemukan kebijakan yang konkret dan benar-benar menyelesaikan masalah. Bencana nasional harus diterapkan," tegas Janang dalam keterangannya, Rabu (28/10/2026).
Janang juga mempertanyakan tindak lanjut kunjungan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ke Palangka Raya pada Jumat (23/10/2026). Kunjungan tersebut diharapkan tidak berhenti pada peninjauan kondisi lapangan dan fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi dilanjutkan dengan kebijakan yang langsung dirasakan masyarakat.
"Berdasarkan data kumulatif Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, tercatat 26.740 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kalteng selama periode 20 Agustus hingga 20 Oktober 2026. WALHI meminta pemerintah memperluas fasilitas pelayanan kesehatan, menyediakan pengobatan gratis bagi warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap, serta memastikan kelompok rentan, khususnya anak-anak, mendapatkan perlindungan memadai," katanya.
Menurut Janang, pemerintah sebenarnya telah mendapat peringatan mengenai potensi ancaman karhutla sejak April lalu, termasuk berkaitan dengan fenomena Godzilla El Niño. Karena itu, ia menilai langkah pencegahan semestinya dilakukan lebih agresif, terencana, dan melibatkan koordinasi lintas sektor sebelum dampak kabut asap meluas.
