.webp)
Pemda DIY pernah mengumumkan kebijakan Malioboro Full Pedestrian akan mulai diberlakukan pada November. Kini pekan perdana November sudah hampir usai, lalu bagaimana kejelasan kebijakan full pedestrian ini?
"Ya begini ya, kadang tuh kita bekerja ada rencana, tapi ada penyesuaian terkait dengan hal-hal yang sekiranya ini perlu kita juga mendengar apa yang diminta masyarakat," Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti saat ditemui di Gedung DPRD DIY, Rabu (4/11/2026).
"Kita kan bicaranya kesiapan itu tidak hanya cuma bicara mengosongkan jalan. Gini ya, sesuatu itu kan kita sudah punya timeline ya. Ini masih berusaha terus kita, kita sudah komunikasi terus dengan dengan (pemerintah) kota, kita nggak bisa gerak sendiri," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Made menjelaskan, berbagai permasalahan yang muncul dari hasil evaluasi uji coba pelaksanaan full pedestrian masih belum bisa terjawab sepenuhnya. Hal itu yang menurutnya membuat kebijakan full pedestrian masih belum bisa terealisasi sepenuhnya.
Made mencontohkan soal polemik portal di sirip Malioboro alias Regol Anom. Menurutnya, Pemda DIY bersama Pemkot Jogja masih belum menemukan formula yang tepat untuk mengatasi itu.
"Termasuk kemarin bagaimana mengakomodir mungkin lansia, disabilitas, dan lain-lain," ungkap Made.
"Nah ini yang saya kira sosialisasi itu penuh. Saya sudah menyampaikan ke teman-teman, 'Monggo loh ini disampaikan ke masyarakat supaya kita juga tahu apa yang diharapkan', seperti itu," sambungnya.
Jika berbicara soal Regol Anom, maka erat kaitannya dengan rekayasa lalu lintas. Tak ayal, tujuan dipasang portal itu untuk menghalangi kendaraan yang melewati sirip-sirip saat full pedestrian diterapkan.
Made bilang, masalah semakin rumit ketika berbicara pembatasan kendaraan di sirip-sirip, namun masih ada warga ataupun kendaraan loading yang masih memerlukan akses. Skema itu yang diakui Made masih belum ketemu pakemnya
"Yang harus kita siapkan bagaimana mobilisasi aktivitas di tempat yang lain termasuk yang ada di sirip-sirip. Ini kan perlu ada skema yang sama gitu. Contohnya gini, ketika kemudian sekarang kita bicara, oke pedestrianisasi, mana yang boleh kendaraan itu lewat?," ungkap Made.
"Nah ini kan bolong-bolongnya ada di sirip. Kadang saya juga heran pada saat jam 5.00 sore sampai jam 11.00 apa jam 10.00 malam itu, masih ada kendaraan yang lewat, ternyata kan jebolnya di sirip. Kemarin sudah dilakukan rekayasa oleh Dinas Perhubungan melalui regol anom, tapi secara desain kan mungkin belum pas, ini masih kita evaluasi," imbuhnya.
Selanjutnya urusan ketersediaan parkir yang menurut Made, infrastrukturnya masih belum siap. Meski Pemkot Jogja sudah menyiasati dengan menyiapkan dropping bus wisata, namun untuk parkir kendaraan pribadi masih belum siap 100%.
"Kebetulan juga parkir kita yang Ketandan itu kan kontrak selesai itu baru 28 Desember. Masalah ini juga belum dibeton semuanya gitu. Pazel itu sudah harus termasuk ketersediaan parkir," papar Made.
"Kemudian drop off bus itu ya, walaupun sekarang kota kan juga sudah punya kebijakan yang bus untuk yang ke Taman Pintar itu. Nah juga sebenarnya kan ada beberapa hal, termasuk kemudian nanti penataan yang di Senopati itu juga, seperti itu," urainya.
Masalah terakhir yakni soal kendaraan bebas emisi yang bisa beroperasi kala full pedestrian diterapkan. Made bilang, ratusan becak listrik dari Pemda maupun pihak-pihak terkait, semakin lama malah semakin tidak terlihat batang hidungnya.
"Kita kan sudah berapa, 200-an lebih itu sebenarnya becak listrik, cuma saya nggak tahu ini, 'ini ke mana nih?' Kami sudah membagi kok belum terlihat juga secara banyak ya ada di Malioboro," terang Made.
"Kita sudah mulai mengevaluasi itu dalam artian apa yang sudah kita sounding ke sana itu kan antara perencanaan dan implementasi ini kan seperti ada sesuatu yang tidak persis presisi sama dengan yang kita rencanakan," ungkapnya.
Di antara peliknya permasalahan yang ada, Made menegaskan kebijakan Malioboro full pedestrian tetap akan dilanjutkan.
"Tetap berjalan, ya betul, terbatas. Tetap berjalan kita projek ini. Pada prinsipnya seperti ini, kita tetap komit karena itu sudah masuk dossier, sudah masuk di dalam manajemen plan untuk UNESCO, tapi bukan itu tujuan utamanya gitu ya," ungkapnya.
"Tujuan utamanya adalah ketika kemudian kebijakan pedestrian ini kita laksanakan sesuai perencanaan ya itu semuanya harus puzzle-puzzle ini harus ketemu semuanya," pungkas Made.
