.webp)
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi resmi bergabung dengan Partai Demokrat setelah meninggalkan Partai Golkar. Jaringan Survei Indonesia (JSI) menilai kepindahan Appi berpotensi mengubah peta politik di Sulsel.
"Perpindahan Pak Appi selaku wali kota di ibu kota provinsi Sulsel berpotensi memengaruhi hubungan politik, jalur komunikasi, hingga kalkulasi kekuatan menjelang berbagai agenda politik mendatang," kata Manager Strategi dan Operasional JSI Nursandy Syam Syam dalam keterangannya, Kamis (8/10/2026).
Nursandy menganggap, sikap politik Appi untuk meninggalkan Golkar dan pindah ke Demokrat tidak terjadi secara mendadak meski rangkaiannya hanya berlangsung sepekan. Proses perpindahan Appi dinilai turut didukung jejak kedekatan dengan Demokrat yang sudah terjalin sejak lama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hubungan Appi dengan Demokrat telah terbangun sebelum dirinya resmi menjadi kader. Perpindahan kali ini dinilai dapat dibaca sebagai kelanjutan dari hubungan politik tersebut, bukan semata-mata perpindahan dari satu organisasi ke organisasi lain," paparnya.
Nilai Tawar Golkar
Dia lantas menyinggung kepindahan Appi ke Demokrat bisa mempengaruhi posisi dan nilai tawar Golkar. Apalagi Appi bukan kader partai biasa karena statusnya sebagai kepala daerah alias wali kota Makassar.
"Artinya, yang hilang dari Golkar bukan semata-mata satu kartu anggota. Ada hubungan politik, jalur komunikasi, dan posisi tawar yang selama ini melekat pada figur Appi," jelas Nursandy.
Nursandy menyebut sebagian pendukung bisa mengikuti figur, sementara sebagian lainnya tetap loyal kepada partai. Sebagian lainnya juga dapat menentukan pilihan berdasarkan kepentingan politik masing-masing.
"Karena itu, dampak perpindahan Appi terhadap Golkar baru akan terlihat ketika diuji melalui konsolidasi politik dan kontestasi elektoral berikutnya," sebutnya.
Peluang Demokrat
Namun, Nursandy mengingatkan popularitas Appi tidak otomatis menjadi elektabilitas Demokrat. Jaringan yang pernah mendukung Appi dalam kontestasi politik sebelumnya juga tidak serta-merta berubah menjadi basis suara Demokrat.
"Di sinilah pekerjaan Demokrat sebenarnya baru dimulai. Partai perlu mengubah modal personal Appi menjadi kekuatan organisasi melalui konsolidasi kader, penguatan struktur, serta kerja politik yang berkelanjutan," sarannya.
Dinamika tersebut semakin menarik karena Demokrat Sulsel dijadwalkan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) pada 23 Oktober 2026. Setelah resmi menjadi kader, perhatian publik akan tertuju pada posisi Appi di dalam struktur partai.
Nursandy menilai posisi Appi nantinya akan menjadi indikator bagaimana Demokrat membaca nilai politik mantan kader Golkar tersebut. Menurutnya, memasukkan figur populer ke dalam partai merupakan satu hal, sedangkan mengintegrasikannya dengan struktur dan kultur organisasi merupakan persoalan berbeda.
"Karena itu, tantangan Demokrat bukan sekadar bagaimana memanfaatkan popularitas Appi, tetapi bagaimana menyatukan kekuatan baru tersebut dengan struktur yang sudah ada," bebernya.
Nursandy menyebut posisi Kota Makassar membuat perpindahan Appi memiliki nilai politik lebih besar. Sebagai ibu kota Sulsel, Makassar merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, media, sekaligus arena pertemuan berbagai kepentingan politik.
Karena itu, figur wali kota selalu memiliki perhatian politik yang tinggi. Namun, jabatan wali kota bukan milik partai karena Appi tetap memiliki mandat untuk memimpin pemerintahan dan melayani masyarakat Makassar.
"Jika setelah bergabung dengan Demokrat kinerja pemerintahan tetap berjalan efektif, masyarakat dapat memisahkan antara pilihan politik Appi dan tanggung jawabnya sebagai Wali Kota," jelasnya.
Simak Video "Video Markus: UU Obligasi Daerah Jadi Solusi Pemda 'Kering' Akibat Efisiensi"
[Gambas:Video 20detik](asm/asm)
