.webp)
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Jawa Timur ke-3 di Gedung Serbaguna Universitas KH Abdul Chalim (UAC), Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Pacet, Mojokerto.
Di forum yang menghadirkan para ulama dari berbagai daerah tersebut, Khofifah menegaskan bahwa setiap fatwa yang dikeluarkan MUI melalui Ijtima' Ulama merupakan bagian dari dakwah.
Bahkan termasuk da'wah bilhal atau metode penyampaian ajaran Islam melalui perbuatan nyata. Baik melalui aksi sosial, keteladanan sikap, atau perjuangan-perjuangan lain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya ingin menyampaikan betapa pentingnya da'wah bilhal. Ijtima' ulama yang akan melahirkan fatwa-fatwa, bagaimana kita breakdown ini da'wah billisan-nya seperti ini, da'wah bilhal-nya seperti ini, kemudian da'wah bilmal-nya seperti ini," tegas Khofifah, Minggu (1/11/2026).
"Sehingga para alim, para ulama, para kiai, para nyai, para ustaz-ustazah, selain menyampaikan pesan-pesan, juga diimplementasikan, sekaligus dalam rangka mencari solusi untuk menyeleseikan masalah atau sesuatu yang membutuhkan referensi keagamaan," imbuh Khofifah.
Tak kalah penting, di tengah kemajuan jaman, penyampaian dakwah juga harus menggunakan teknologi informasi untuk menjangkau lebih banyak orang. Mengingat, sekitar 80 persen masyarakat mencari referensi keagamaan dan fatwa melalui penelusuran daring.
"Fatwa-fatwa yang akan dilahirkan oleh Komisi Fatwa MUI memang sudah harus dihitung proses sosialisasinya. Hari ini sosialisasinya dengan teknologi dan informasi yang lebih masif," tandas Khofifah.
"Jadi, kalau ada da'wah billisan, maka harus dikuatkan dengan da'wah bil-IT. Ini proses yang mungkin bisa dijadikan plan of action dari forum ini," tuturnya.
Khofifah berharap, MUI dapat memberikan layanan yang lebih solutif bagi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, terutama dalam bab fiqih. Seperti persoalan kemasyarakatan, persoalan agama, bahkan persoalan kebangsaan.
Untuk itu, Khofifah mengajak MUI untuk senantiasa turut serta menyampaikan dan mengajarkan fiqih secara lebih luas kepada masyarakat. Dirinya juga meminta mereka memperbanyak turun langsung ke lapangan guna memetakan masalah-masalah yang memerlukan fatwa tegas.
"Ini pesan saya, mari bersama-sama kita berikhtiar menjaga dan menyelamatkan kehidupan umat, melalui hal kecil seperti apa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi banyak PR kita, maka Majelis Ulama menjadi penting untuk terus mengawal kehidupan umat supaya kita semua selamat dunia akhirat," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua MUI Jawa Timur Abdul Halim Soebahar mengatakan bahwa fatwa merupakan fungsi paling penting dari kehadiran Majelis Ulama Indonesia. Sebab, fatwa harus selalu diberikan bahkan untuk hal-hal terkecil dalam hidup masyarakat.
"Oleh karena itu, kami sering menyampaikan, kalau MUI Jawa Timur memiliki gedung yang terbaik di Indonesia, marilah khidmat pengurus MUI itu juga berkhidmat dengan kontribusi yang terbaik. Dan Alhamdulillah, fatwa MUI itu betul-betul menjadi perhatian," katanya.
Fatwa, disebutnya merupakan tanggungjawab yang dikeluarkan melalui proses kajian yang sangat panjang. Berbeda dengan Bahtsul Masail di NU maupun Majelis Tarjih di Muhammadiyah, fatwa MUI dilakukan melalui tiga tahapan ilmiah.
"Pertama, harus dilakukan kajian teks. Mereka mendalami kajian teks dari Al-Qur'an, hadist, dan pandangan para ulama. Itu dikaji dalam proses sejarah kehidupan ini. Tahap kedua, itu dilakukan kajian konteks. Apakah betul persoalan itu terjadi di lapangan? Itu dilakukan survei, dilakukan monitoring tentang kejadian-kejadian yang sedang disikapi oleh Majelis Ulama Indonesia. Baru terakhir ini, tahapan yang sangat menentukan, itu adalah tahapan klarifikasi, tahapan tabayyun," terangnya.
Oleh karenanya, fatwa MUI secara khusus mengikat semua pengurus baik di tingkat pusat, daerah, dan kabupaten/kota. Sehingga, Abdul Halim mengimbau agar Ijtima' Ulama dilakukan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin.
Turut hadir dalam acara tersebut Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah KH Asep Saifuddin Chalim dan Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra.
