.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung menyambut baik serta mendukung penuh rencana pemerintah pusat untuk mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu di 2027. Kendati demikian, Bupati Klungkung I Made Satria berharap agar pembiayaan penggajian tersebut dapat sepenuhnya diambil alih oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Satria mengungkapkan bahwa saat ini beban belanja pegawai dan insentif di daerah masih sangat tinggi, yakni mencapai kisaran Rp 170-an miliar per tahun. Jika kebijakan tersebut terus dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keuangan daerah akan semakin terbebani dan menggerus alokasi untuk belanja rutin serta pembangunan infrastruktur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentu kami sangat menyambut baik rencana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dari Kemenpan RB. Kita justru perjuangkan juga semestinya. Cuman perjuangannya bagaimana agar tidak dibebankan pembayarannya itu ke daerah, itu saja," ujar Satria pada awak media, Senin (9/11/2026).
Ia menilai keterbatasan fiskal akibat tersedotnya anggaran untuk belanja pegawai berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam membiayai berbagai proyek pembangunan dan restorasi fasilitas publik.
Meskipun situasi keuangan daerah saat ini masih menanggung beban tersebut, Pemkab Klungkung memastikan tetap berkomitmen menjalankan kebijakan pusat serta terus berkoordinasi secara intensif agar pendanaan PPPK dapat sepenuhnya dialihkan ke APBN.
Mengenai hal ini, Satria menerangkan jika pihaknya bersama pemimpin daerah lain sudah meminta agar belanja PPPK tidak lagi dibebankan pada daerah.
"Beberapa kali sudah kami sepakati, dan saya juga ke pusat meminta agar pembayaran ini bisa ditanggung pusat. Dan informasinya memang akan dialihkan ke APBN," jelas Satria.
Di sisi lain, kebijakan ini sejalan dengan keputusan terbaru dari pemerintah pusat dan Kementerian PANRB yang menyepakati bahwa seluruh PPPK paruh waktu dari berbagai lintas profesi (termasuk tenaga teknis, guru, dosen, tenaga kesehatan, pemadam kebakaran, hingga Satpol PP) akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027.
Kebijakan ini dihadirkan untuk memberikan kepastian status kepegawaian sekaligus menyelesaikan persoalan penataan tenaga non-ASN di daerah.
Diketahui, PPPK penuh waktu di Kabupaten Klungkung sebanyak 2.764 orang. Mereka tersebar di berbagai instansi di empat kecamatan di Klungkung dan gajinya dianggarkan dalam belanja pegawai daerah.
Sementara PPPK Paruh Waktu tercatat sebanyak 874 orang. Kelompok ini terdiri dari tenaga teknis, tenaga kesehatan, sopir, tenaga kebersihan, hingga tenaga keamanan.
