.webp)
Gubernur Jambi Al Haris bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meninjau langsung pengelolaan konservasi gajah Sumatera di Kabupaten Tebo, dan hutan desa di Kabupaten Bungo.
Al Haris dan Raja Juli terlebih dahulu mendatangi kawasan konservasi gajah di Kabupaten Tebo. Di lokasi, keduanya melihat langsung aktivitas perawatan gajah Sumatera, mulai dari penyediaan pakan hingga kegiatan edukasi konservasi. Al Haris mengapresiasi petugas yang dinilai terus menjaga dan merawat satwa dilindungi tersebut.
"Hari ini saya dan Pak Menteri pertama melihat bagaimana teman-teman di Tebo khususnya di kawasan konservasi gajah. Mereka luar biasa merawat gajah-gajah kita, dari mulai nanam rumput untuk makanan gajah, merawatnya dan sebagainya bahkan juga ada edukasi-edukasi di situ," kata Al Haris dalam keterangan tertulis yang diterima detikSumbagsel, Senin (28/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Al Haris, keberadaan kawasan konservasi tidak hanya berkaitan dengan perlindungan satwa. Edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting agar keberadaan gajah Sumatera dapat terus dijaga.
Dalam kunjungan tersebut, Raja Juli juga menerima aspirasi masyarakat mengenai persoalan konflik gajah. Warga menyampaikan kondisi di lapangan ketika keberadaan gajah mulai bersinggungan dengan lahan dan aktivitas masyarakat.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena upaya menjaga populasi gajah juga harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap aktivitas masyarakat yang berada di sekitar habitat satwa.
Usai meninjau kawasan konservasi gajah di Tebo, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bungo. Di daerah tersebut, Al Haris dan Raja Juli meninjau pengelolaan kawasan hutan melalui skema hutan desa.
Pengelolaan tersebut melibatkan masyarakat dalam menjaga kawasan hutan sekaligus mempertahankan keberadaan sumber daya alam di sekitar mereka.
Salah satu yang dilihat dalam kunjungan itu adalah tradisi Lubuk Larangan. Kawasan sungai tersebut dijaga bersama oleh masyarakat dan menjadi bagian dari upaya mempertahankan ekosistem perairan.
Al Haris mengatakan praktik yang dilakukan masyarakat tersebut dapat menjadi contoh pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat.
"Pak Menteri tadi melihat bagaimana warga masyarakat menjaga hutan, menjaga sungai Lubuk Larangan sehingga ini contoh luar biasa," ujarnya.
Menurut dia, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menjaga kawasan hutan. Pemerintah Provinsi Jambi juga akan mendorong pengelolaan serupa di desa-desa lain yang dinilai membutuhkan perlindungan kawasan hutan.
"Ke depan kami akan mengajukan desa-desa yang rawan untuk dijadikan hutan desa," katanya.
Al Haris berharap pengelolaan hutan desa dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut menjaga kawasan sekaligus mempertahankan fungsi hutan.
Dia juga menyebut, kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan kawasan hutan, konservasi satwa, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
"Kita ingin pengelolaan hutan, konservasi satwa, dan pemberdayaan masyarakat bisa berjalan bersama," ujarnya.
