.webp)
Sejumlah anggota DPR RI menandatangani usulan hak menyampaikan pendapat terkait polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sampai siang ini, sudah ada sebanyak 50 anggota DPR yang menandatangani usulan tersebut.
"Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani," kata anggota DPR RI Mardani Ali Sera, Selasa (10/11/2026), dikutip dari detikNews.
Mardani Ali menjadi salah satu anggota DPR yang menandatangani usulan hak menyampaikan pendapat tersebut. Ia menyebut surat itu ditandatangani berbagai fraksi dan sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Surat sudah disampaikan ke pimpinan," ujar Mardani.
"Banyak fraksi. Dari mayoritas fraksi," imbuh politikus PKS itu.
Sebelumnya, Mardani Ali Sera membagikan foto dirinya memegang dokumen berjudul 'Pengusul Hak Menyatakan Pendapat'. Nama Mardani ada di urutan pertama dalam dokumen tersebut.
Total ada dua foto yang dikirimkan Mardani. Selain dokumen berisikan tanda tangan anggota DPR pengusul Hak Menyatakan Pendapat, ada pula dokumen yang memuat penjelasan dan pasal-pasal. Mardani menyebutkan jumlah pengusul terus bertambah.
Puan Terima Laporan Usulan Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran
Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani telah menerima laporan usulan hak menyatakan pendapat terkait Wapres Gibran setelah suket penyetaraan pendidikan SMA-nya dinyatakan tidak sah dan batal oleh Mahkamah Agung (MA). Puan mengatakan pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan tersebut.
"Ya, kami memang sudah menerima laporan (usulan Hak Menyatakan Pendapat) tersebut, namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," kata Puan dalam konferensi pers setelah rapat paripurna di DPR, Jakarta, Selasa.
Puan meminta semua pihak menunggu proses di DPR. Dia memastikan DPR taat konstitusi.
"Tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada, jadi kita taat pada konstitusi yang ada," ucap dia.
Selain itu, Puan menjelaskan pihaknya akan mendengarkan masukan dari semua fraksi. Dia memastikan akan melakukan tindak lanjut setelah mengumpulkan masukan-masukan tersebut.
"Setelah ini tentu saja kami akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi, dari komisi, dan kemarin pada saat reses pun sudah banyak masukan yang kami terima melalui fraksi, juga melalui teman-teman anggota fraksi terkait dengan apa yang bisa dilakukan oleh DPR, bagaimana mekanismenya," kata Puan
"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya, dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan hal tersebut," imbuhnya.
Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini!
(iws/iws)
