.webp)
Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Dinamika ini membuat Gibran berniat mundur.
Adapun MK menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar Pilpres 2024. Meski demikian, MK tak menemukan bukti ijazah setara SMA Gibran Rakabuming.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hakim MK Arsul Sani menjelaskan certificate of attendance yang menjadi dasar dalam penerbitan surat keterangan Gibran telah menyelesaikan pendidikan setara SMA di luar negeri. Dia menyebut tidak ada dokumen yang bisa menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan SMA di luar negeri.
"Sementara itu, certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan," kata Arsul.
Namun MK menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran. "Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon," ujar hakim MK Adies Kadir.
Selanjutnya, ada putusan Mahkamah Agung. MA mengabulkan kasasi yang diajukan warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. MA menyatakan surat keterangan itu tidak sah dan batal demi hukum.
"Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian putusan nomor 742 K/TUN/2026 seperti dikutip dari situs resmi MA, Jumat (30/10/2026).
Putusan itu diketok oleh majelis hakim yang diketuai Yulius dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto. Putusan itu dibacakan hari ini.
DPR Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat
Putusan MK dan MA ini kemudian mendorong DPR untuk menggulirkan usul Hak Menyatakan Pendapat. Sejumlah anggota DPR RI sudah memberi tanda tangan sebagai pengusul Hak Menyatakan Pendapat atas polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Anggota DPR Mardani Ali Sera membagikan foto dirinya memegang dokumen berjudul 'Pengusul Hak Menyatakan Pendapat'. Nama Mardani ada di urutan pertama.
Total ada dua foto yang dikirimkan Mardani. Selain dokumen berisikan tanda tangan anggota DPR pengusul Hak Menyatakan Pendapat, ada dokumen yang memuat penjelasan dan pasal-pasal.
Total sampai saat ini sudah ada 50 anggota DPR yang menandatangani usulan Hak Menyampaikan Pendapat tersebut.
"Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani," kata anggota DPR RI Mardani Ali Sera saat dimintai konfirmasi, Selasa (10/11).
Gibran Nyatakan Niat Mundur
Putusan ini kemudian menjadi dinamika yang membuat Gibran berniat mundur. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers di Istana, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026). Menurutnya, Gibran menyampaikan niat mundur saat berbicara langsung dengan Prabowo.
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama bapak presiden, bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Prasetyo.
Prasetyo juga meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran tersebut. Ia menegaskan, Presiden tidak menyampaikan penolakan, tetapi memberikan masukan kepada wakilnya.
"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo.
Gibran Buka Suara
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara soal pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia mengaku tak ingin menjadi polemik yang berkepanjangan.
"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," ujar Gibran di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (10/11).
