.webp)
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendesak eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera dipecat dari Polri. Desakan itu disampaikan setelah Irjen Ahrie Sonta dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Sahroni menilai status Listyo Sigit sebagai jenderal aktif berpotensi mengganggu proses hukum kasus tersebut. Dia pun menilai pemecatan bisa dilakukan jika bukti-bukti pelanggaran sudah kuat.
Sebelumnya, Sahroni mengapresiasi langkah Polri yang menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Ahrie Sonta. Menurutnya, keputusan tersebut dapat mempermudah proses pemeriksaan hingga persidangan terkait dugaan penyadapan terhadap Prabowo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentunya saya setuju dengan langkah ini karena Ahrie Sonta memang terbukti melakukan hal yang disangkakan. Selain itu, beliau dipecat kan memang tujuannya, selain karena sudah terbukti dan tersangka, buktinya juga jelas. Hal ini juga agar lebih memudahkan dalam pemeriksaan dan persidangan nanti," kata Sahroni saat dihubungi, Kamis (12/11/2026).
Atas dasar itu, Sahroni mendorong agar Listyo Sigit juga segera dipecat. Dia menilai posisi Listyo sebagai perwira tinggi dan jenderal aktif bisa mengganggu proses hukum.
"Untuk Listyo Sigit, kalau memang sekarang posisi dia sebagai perwira tinggi dan jenderal aktif, itu bisa mengganggu proses hukum, ya seharusnya bisa saja asal bukti-buktinya sudah kuat," ucap dia.
Meski begitu, Sahroni menyebut nama dan jabatan Listyo Sigit masih bisa direhabilitasi apabila nantinya tidak terbukti melakukan pelanggaran etik berat.
"Kalaupun nanti di persidangan tidak terbukti, kan bisa direhabilitasi nama dan posisi jabatannya," imbuhnya.
Diketahui, Polri telah menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Ahrie Sonta. Hasilnya, Ahrie dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
"Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar AS, diputuskan, yang pertama, sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," ujarnya.
"Yang kedua, sanksi administratif, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri," sambung dia.
Sebagai informasi, Ahrie Sonta ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11). Selain Ahrie, dua perwira tinggi lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
Dalam perkembangan penyidikan, Polri kemudian menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut para tersangka diduga terlibat dalam penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," kata Komjen Asep Safrudin saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).
Selain terhadap Prabowo, para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap sejumlah tokoh politik lainnya. Dugaan penyadapan ilegal itu juga menyasar jurnalis hingga pengusaha.
"Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," ungkap Asep.
Penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025-2026. Aksi itu disebut dilakukan tanpa dasar penegakan hukum yang sah. Para tersangka juga diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatannya.
(dpw/dpw)
