.webp)
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri hari ini ke MPR RI. Setelah resmi mengundurkan diri, Gibran bisa mendapatkan rumah pensiun dari negara.
Berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, disebutkan bahwa mantan presiden dan/atau mantan wakil presiden diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya serta kendaraan milik negara sekaligus sopirnya.
Terkait spesifikasi rumah yang diberikan untuk mantan wakil presiden, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022 tentang Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman bagi Mantan Presiden dan/ atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mekanisme mendapatkan rumahnya bisa melalui pembelian tanah dan bangunan, pembelian tanah dan pembangunan rumah, atau pembangunan atau peremajaan rumah di lahan milik pribadi untuk rumah kediaman.
Untuk luas tanahnya, maksimal 1.500 meter persegi untuk rumah di DKI Jakarta. Apabila di luar DKI Jakarta, luas tanah maksimalnya memiliki nilai yang setara dengan batas yang ditentukan di DKI Jakarta.
Sementara untuk luas bangunannya maksimal 1.500 meter persegi sesuai dengan ketentuan di bidang tata ruang.
"Bangunan untuk rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden memiliki keluasan seluruh lantai bangunan paling banyak seluas 1.500 m2 (seribu lima ratus meter persegi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang," bunyi Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022.
Untuk lokasi rumahnya, harus ada di Indonesia dan mudah dijangkau dengan jaringan jalan serta tidak menyulitkan dalam penanganan keamanan dan keselamatan mantan presiden dan/atau mantan wakil presiden beserta keluarga.
Bagian dalam rumahnya, terdapat ruangan yang bisa dipakai untuk aktivitas mantan presiden dan/atau mantan wakil presiden, desain tata ruang yang nyaman, menggunakan bahan bangunan yang memenuhi syarat kekuatan bangunan dan keamanan penghuni, serta memiliki fasilitas standar sesuai kebutuhan dan kenyamanan penghuni.
Rumah tersebut dipenuhi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Anggaran penyediaan fasilitas rumah mantan presiden dan/atau wakil presiden dialokasikan melalui Kementerian Sekretariat Negara.
"Menteri Sekretaris Negara melaksanakan penyediaan rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden sesuai dengan pagu yang tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sekretariat Negara," bunyi Pasal 9 (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022.
Apabila luas tanah maupun bangunan melebihi ketentuan yang berlaku, pembangunan masih bisa dilakukan selama anggaran sesuai dengan pagu yang ditetapkan. Tapi kalau anggaran melebihi pagu yang ditetapkan, maka kelebihan biaya tidak bisa dibebankan ke APBN atau Menteri Sekretaris Negara bisa mencari lokasi lain.
Tunjangan Selain Rumah
Selain mendapatkan rumah pensiun, Gibran juga bisa mendapatkan tunjangan lainnya. Mengenai tunjangan untuk mantan presiden dan/atau mantan wakil presiden diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 dan PP Nomor 5 Tahun 1978. Tunjangan tersebut bisa diberikan kepada mantan presiden dan/atau mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat.
Ada pun, yang dimaksud dengan berhenti dengan hormat yaitu:
- tidak dipilih/diangkat kembali sebagai Presiden atau Wakil Presiden setelah habis masa jabatannya,
- berhenti atas permintaan sendiri,
- karena sesuatu sebab tidak dapat lagi melakukan kewajiban dalam masa jabatannya.
Tunjangan lain yang didapat adalah tunjangan pensiun setiap bulan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan. Tunjangan tersebut diberikan sebulan setelah pemberhentian dengan hormat.
"Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat," demikian bunyi pasal 9, UU Nomor 7 Tahun 1978.
