.webp)
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria menyampaikan keprihatinannya soal maraknya kasus pemalsuan data, analisis, interprestasi riset oleh kecerdasan buatan (AI).
Menurut Arif, saat ini dibutuhkan regulasi yang dinamis dalam memastikan integritas sains. Ia menegaskan, teknologi AI tidak boleh mengorbankan kejujuran akademik.
"Teknologi Al seharusnya menjadi akselerator inovasi, bukan alat untuk memalsukan data dan eksperimen generatif demi mengejar metrik publikasi secara instan. Skandal global yang tengah ramai dipersoalkan belakangan ini menjadi momentum krusial bagi kita semua untuk menegaskan pentingnya regulasi yang jelas dan komprehensif terkait batasan serta etika penggunaan Al dalam aktivitas riset," kata Arif dalam laman BRIN, dikutip Selasa (2/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengawasan BRIN terhadap Kualitas Riset
Arif kemudian menegaskan bahwa pengawasan di bawah BRIN tidak mengenal pengecualian. Ia menyatakan, SOP di BRIN ketat dalam menjamin kualitas riset.
SOP tersebut berlaku untuk riset kolaborasi internasional maupun riset domestik di tingkat lokal/daerah.
Pengawasan ini memiliki beberapa bentuk, mulai dari pemenuhan Ethical Clearance (Klirens Etik), audit rekam jejak independen oleh Komite Etik Riset, hingga kewajiban transparansi data mentah (raw data). Pengawasan-pengawasan tersebut menurutnya dilakukan di semua lini.
BRIN Dorong Open Science Bertanggung Jawab
Dalam kaitannya dengan kasus-kasus pemalsuan ini, BRIN dalam laman resminya mendorong langkah mitigasi berupa prinsip Open Science (sains terbuka) yang bertanggung jawab.
Jika periset terbukti melakukan pelanggaran, maka harus ada sanksi berat. Bentuknya seperti penghentian total dana hibah riset, pencabutan status kepakaran, hingga pencantuman dalam daftar hitam ekosistem riset nasional.
BRIN menegaskan, kehormatan seorang ilmuwan bertumpu pada kejujuran proses dan dampak nyata. Ilmuwan tak disebut hebat jika bertumpu pada kuantitas publikasi semi hasil rekayasa AI
