.webp)
Demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026 menjadi sorotan usai berujung pada bentrokan sekelompok massa dengan aparat. Kawasan sekitar UGM sempat dikepung aparat hingga berujung pada penangkapan sejumlah demonstran.
Pihak UGM pun telah mengeluarkan pernyataan resmi untuk mengecam segala bentuk kekerasan. Bagi UGM, penyampaian aspirasi secara damai merupakan hak yang harus dihormati.
"UGM menolak segala bentuk kekerasan. Tindakan pengamanan harus menghormati hukum, hak asasi manusia, dan prinsip proporsionalitas," tulis pernyataan tertulis UGM pada Rabu (11/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut rektor UGM Ova Emilia, UGM tengah melakukan pendataan, penelusuran keberadaan, serta verifikasi kondisi mahasiswa yang terdampak.
"Apabila terdapat mahasiswa UGM yang ditangkap atau diamankan, universitas akan mengupayakan segala langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mereka, termasuk memberikan pendampingan hukum dan berkoordinasi dengan pihak berwenang," ujarnya menambahkan.
Polda DIY mengeluarkan angka demonstran yang ditangkap: 154. Buntut aksi massa yang ricuh di kantor DPRD DIY dan Kawasan Malioboro Jogja hingga di kawasan sekitar bundaran UGM. Menurut Plt Kabid Humas Polda DIY, AKBP Novita Eka Sari, penindakan aparat sampai di bundaran depan UGM, tidak sampai masuk kampus.
"Penindakan perusuh atau pelaku anarkis berawal dari gedung DPRD, sekitaran Malioboro, Tugu dan sampai bundaran depan UGM (tidak masuk kampus) sesuai dengan rincian kejadian pada keterangan sebelumnya," ujar Plt Kabid Humas Polda DIY, AKBP Novita Eka Sari, saat dihubungi wartawan, Rabu (11/11/2026) dilansir dari detikJogja.
Siapa saja yang diamankan di depan bundaran UGM, Polda DIY akan menyampaikannya kemudian.
Kebebasan Berpendapat dan Berkumpul Dijamin UU
Pakar kebijakan publik dan dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, Dr Agustinus Subarsono, menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat dan berkumpul adalah hak asasi setiap warga negara yang dijamin secara konstitusional. Termasuk dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 oleh PBB.
"Pada Pasal 19 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dan pada Pasal 20 (1) disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan," ujarnya saat dihubungi detikEdu, Rabu (11/11/2026).
"Oleh karenanya, ketika warga negara berdemonstrasi untuk mengekspresikan tuntutan dan keprihatinan publik, perlu dijamin oleh negara agar terselenggara dengan aman tanpa ada intimidasi dan represif," tambahnya.
Namun, menurut Subarsono, represif sering digunakan penguasa untuk menutup kritik dari warganya. Ia menekankan, jika ada kondisi aparat kepolisian terpaksa mengamankan sebagian dari para demonstran, maka harus segera memberikan informasi kepada keluarga dan/atau institusi kampusnya agar tindakan advokasi bisa dilakukan.
"Jangan biarkan mereka disekap tanpa ada kejelasan dan advokasi," tegasnya.
Mimpi Agar Polisi Bisa Berdialog dengan Kampus Soal Aksi Mahasiswa
Bagi Subarsono, aksi massa yang damai dalam menyampaikan tuntutan perlu dipahami dengan kesadaran politik yang baik dari warga negara. Sejarah telah menunjukkan bahwa gerakan yang dimotori mahasiswa seperti pada 1998, bisa menghasilkan perubahan yang dirasakan oleh banyak orang.
Menurutnya, demonstrasi sering kali menjadi alternatif terakhir bagi masyarakat dan mahasiswa ketika DPR dan DPRD kurang responsif dalam mengatasi permasalahan. Terlebih bagi polisi, seharusnya bisa membuka dialog dengan demonstran melalui kampus.
"Saya bermimpi, idealnya pihak kepolisian perlu mengemukakan komunikasi dan dialog dengan para rektor/pimpinan PT mengenai para mahasiswa yang kebetulan diamankan. Kalau ada kemauan politik kedua belah pihak, tidak ada barang yang tidak mungkin," ungkapnya.
"Kampus harus dijaga menjadi ruang ramah belajar dan memiliki otonomi dalam menghasilkan pemikiran kritis dalam rangka kebebasan akademik," tutup Subarsono.
