Warga negara Amerika Serikat (AS) berinisial SR (34) dideportasi dari Bali setelah kedapatan memasarkan tanah seluas 54 are di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pria yang sempat menjadi sorotan publik itu dipulangkan ke negaranya melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, pada Kamis (12/11/2026) pukul 21.20 Wita.
Deportasi dilakukan petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar setelah memastikan aktivitas SR di Bali tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinya.
Kepala Imigrasi Denpasar, R Haryo Sakti, mengatakan penindakan tersebut merupakan bagian dari pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) di Bali. Dia menegaskan setiap WNA wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penegakan hukum keimigrasian merupakan bagian dari komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Bali serta sebagai komitmen Imigrasi untuk Rakyat," ujar Haryo, Jumat (13/11/2026), dikutip dari detikBali.
Kasus itu bermula dari video promosi tanah seluas 54 are di Kecamatan Kintamani yang beredar di Facebook pada akhir Juli 2026. Dalam video berbahasa Inggris tersebut, SR menawarkan lahan dengan pemandangan pegunungan kepada calon investor maupun pengembang vila dan hotel.
SR bahkan mengaku membutuhkan waktu sekitar lima tahun untuk meyakinkan pemilik lahan agar bersedia menjual tanah tersebut.
Video itu kemudian menjadi perhatian Imigrasi Denpasar. Pada 30 Juli 2026, petugas melayangkan panggilan kepada SR untuk meminta klarifikasi mengenai aktivitas pemasaran lahan. Namun, SR tidak memenuhi panggilan pertama tersebut.
Imigrasi kemudian menyiapkan pemanggilan lanjutan sekaligus mendalami kesesuaian kegiatan SR dengan izin tinggalnya di Indonesia.
Berdasarkan hasil penindakan Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Denpasar, aktivitas SR dinilai melanggar ketentuan izin tinggal. Petugas pun menjatuhkan tindakan administratif berupa deportasi berdasarkan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, menegaskan pengawasan terhadap orang asing di Bali akan terus diperketat. Dia mengingatkan WNA yang beraktivitas di Pulau Dewata harus mematuhi hukum yang berlaku.
"Kami mendukung penuh langkah tegas jajaran Imigrasi Denpasar dalam menindak setiap pelanggaran keimigrasian. Keberadaan orang asing di Bali harus memberikan manfaat positif serta tetap menghormati aturan yang berlaku. Pengawasan dan penegakan hukum akan terus dilakukan secara konsisten dan profesional demi menjaga Bali tetap aman dan kondusif," kata Ramdhani.



























































