.webp)
Sejumlah nama dirumorkan menjadi wakil presiden usai Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan pengunduran diri. Salah satu nama yang dirumorkan yakni Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X.
"Nama Sri Sultan Hamengkubuwana X mencuat sebagai spekulasi di tengah dinamika politik kursi RI 2. Bukan Puan Maharani, benarkah ada skenario lain di balik peta politik Wakil Presiden? Publik masih menunggu kejelasan arah politik selanjutnya," tulis keterangan dalam unggahan akun Instagram @offscriptidn tersebut dilihat detikJogja, Jumat (13/11/2026).
Terkait dengan munculnya nama dirinya, Sultan pun meminta agar hal itu tidak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, urusan pemilihan wakil presiden menjadi urusan yang ada di Jakarta. Sementara, dirinya tidak punya kewenangan terkait hal itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya jangan lah, itu urusan Jakarta, bukan wewenang saya. Nggak lah, saya tidak punya wewenang untuk memberikan komentar, nggak usah," kata Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan Kota Jogja, siang ini.
"Jangan lah. Sama saya jangan tanya hal-hal seperti itu, bukan wewenang saya. Nanti saya dikira cerewet yang bukanwewenangnya, nggak lah," imbuh Sultan.
Seperti diberitakan detikNews, Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari Wakil Presiden, hari ini. Gibran sebelumnya telah menyampaikan surat pengunduran diri ke MPR dan ke Presiden Prabowo Subianto.
"Sejak Pak Gibran menyatakan mundur, (posisi Wapres) kosong," kata Ketua MPR Ahmad Muzani di gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).
Mengacu pada UUD 1945 mengatur pengisian jabatan dilakukan paling lama 60 hari. Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut Prabowo harus mengusulakn dua nama pengganti Gibran Rakabuming sebagai Wapres.
"Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi," kata Yusril mendampingi Prabowo bertemu dengan MPR, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11).
Meski begitu, Yusril belum tahu kapan pertemuan dengan partai koalisi itu dilakukan. Namun ia menekankan bahwa Prabowo memberikan sinyal berkonsultasi dengan koalisi untuk menentukan 2 nama pengganti Gibran.
"Dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuman tadi beliau katakan, 'Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya'. Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau," ujarnya.
