.webp)
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempelajari proposal pengadaan Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang. Rencana pengadaan KRL bekas ini diajukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk memenuhi kebutuhan Commuter Line Jabodetabek.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono mengatakan T KAI telah menyampaikan proposal tersebut kepada regulator. Namun, persetujuan belum dapat diberikan sebelum proses evaluasi spesifikasi teknis selesai dilakukan.
Menurutnya evaluasi mendalam dilakukan, terutama menyangkut spesifikasi teknis dan kelaikan operasi, guna memastikan kenyamanan serta keselamatan para pengguna jasa KRL.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka sudah menyampaikan proposalnya. Sedang kami pelajari ya, sedang kami evaluasi, terutama terkait spesifikasi teknisnya," ujar Allan saat media briefing di Jakarta, Senin (26/10/2026)
Kemenhub masih menunggu detail terkait spesifikasi rangkaian KRL bekas yang ingin diimpor. Mulai dari posisi kursi dalam kereta hingga apakah di setiap gerbong akan ada toilet seperti yang digunakan di Jepang.
"Kita perlu tahu detail terkait kursi atau bangku, itu menghadap ke mana. Terus untuk kereta Jepang itu kan ada toiletnya ya. Nah apakah toiletnya akan dikeluarkan sehingga bisa mengangkut lebih banyak penumpang. Nah detail finalnya seperti apa, kami masih menunggu dari PT KAI," terang Allan.
Alan menjelaskan, wacana pengadaan KRL bekas dari Jepang ini muncul di tengah tingginya kepadatan penumpang (over capacity) serta adanya kendala teknis pada armada KRL lokal buatan PT INKA yang sempat beroperasi namun perlu penarikan untuk perawatan (recall).
Di sisi lain, meski memahami kebutuhan mendesak KAI untuk menjaga kapasitas layanan KRL Jabodetabek, namun Kemenhub tidak akan mengorbankan standar keselamatan demi pemenuhan armada.
"Masyarakat ini sangat membutuhkan pelayanan yang berkeselamatan dan tentunya pelayanan yang nyaman. Kita berharap kereta rel listrik yang diproduksi dan dioperasikan itu sesuai spesifikasi teknis yang sudah ditentukan dan juga telah diuji oleh Kementerian Perhubungan. Jadi itu yang kita jaga," tegasnya.
Soal Trainset KRL Baru di halaman berikutnya. Langsung klik
Allan menambahkan KAI juga terikat pada komitmen utama pengadaan 35 trainset KRL baru dan 2 retrofit yang disetujui sejak 2023 dengan target rampung beroperasi penuh pada 2027.
Dari total 35 trainset atau rangkaian kereta dalam pengadaan 2023-2027, 11 trainset di antaranya merupakan impor kereta baru asal China yang seluruhnya sudah sampai di Indonesia dan beroperasi tanpa kendala.
Kemudian 16 trainset lain merupakan pengadaan dalam negeri hasil produksi PT INKA. Dari 16 trainset tersebut, 7 trainset sudah beroperasi dan 9 trainset masih dalam fase produksi.
"Targetnya PT INKA dan PT KAI, 2 trainset akan beroperasi di tahun ini dan sisa 7 akan dioperasikan tahun depan," paparnya.
Di luar itu, sisa 8 trainset lagi masih belum berkontrak, namun Allan belum bisa memastikan dari mana asal rangkaian KRL ini akan dilakukan
"Nah 8 ini tentunya kita mendorong agar PT KAI segera mengadakan karena kebutuhan mendesak yang kita ketahui semua di stasiun, di lapangan, bahwa memang kita membutuhkan 8 trainset ini segera melayani masyarakat," ucap Allan.
Terkait pengadaan ini Allan menegaskan pemerintah telah mengalokasikan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) serta subsidi Public Service Obligation (PSO) untuk mendukung peremajaan dan penambahan armada kereta api perkotaan tersebut. Jadi tidak ada alasan komitmen pengadaan tersebut tidak bisa terpenuhi.
"Jadi untuk 35 trainset plus 2 retrofit itu sudah ada anggarannya. PMN. Sebenarnya sudah ada. Jadi memang geraknya saja untuk mencarinya itu saja mungkin yang apa, seperti apa sebenarnya. Anggarannya sudah ada, 2024 PMN ini yang ke KAI ya, itu Rp 2 triliun, 2025 Rp 1,8 triliun. Tahun ini juga akan ada Rp 1,5 triliun," pungkasnya.
