.webp)
Satu video memperlihatkan seorang selebgram asal Medan yang mengaku mendapatkan tawaran untuk tidak membahas terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat heboh. Partai Gerindra meminta agar kepolisian menyelidiki kebenaran hal itu.
Dalam video yang beredar, selebgram pria itu berbicara mengenai ada pesan yang masuk kepadanya tentang tawaran kerjasama. Dalam penawaran itu, diminta agar tidak membuat konten secara spesifik membahas persoalan karhutla.
Selebgram itu juga mengunggah tangkapan layar penawaran tersebut. Terlihat dalam tangkapan layar itu, tawaran untuk meredam isu karhutla ini mencapai Rp 80 juta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menanggapi hal itu, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ikhwan Ritonga, meminta kepolisian menyelidikinya. Ikhwan meminta kepolisian menelusuri kebenaran informasi tersebut, termasuk mengidentifikasi pihak yang diduga menawarkan kerja sama itu.
Menurutnya, persoalan ini perlu diusut secara serius agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Kepolisian juga diminta memastikan apakah tawaran tersebut benar-benar terjadi dan siapa pihak yang berada di baliknya.
"Kalau memang benar ada tawaran seperti itu, harus ditelusuri oleh Kapolda atau Dirsiber siapa yang menawarkan dan apa tujuannya. Jangan sampai ada pihak yang menggunakan isu karhutla untuk kepentingan tertentu," ujar Ikhwan.
"Kapolda harus segera memanggil konten kreator tersebut agar meminta penjelasan terkait penawaran kerjasama yang diterimanya," sambungnya.
Ia menegaskan, apabila dalam penyelidikan ditemukan adanya kebohongan atau penipuan yang mengatasnamakan penanganan karhutla, pihak yang terbukti terlibat harus diproses secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Kalau benar ada yang menawarkan, pihak yang menawarkan itu harus ditangkap. Tapi ternyata kebohongan, kami meminta agar konten kreator itu yang ditangkap karena membuat resah," sebut Ikhwan.
Wakil Ketua DPRD Sumut ini menilai, dugaan tawaran kerjasama tersebut berpotensi merusak citra pemerintah. Sebab, jika informasi itu tidak diluruskan, masyarakat bisa menangkap kesan seolah-olah pemerintah menyiapkan anggaran untuk meredam pemberitaan atau pembahasan mengenai persoalan karhutla.
"Ini bisa membuat citra pemerintah menjadi buruk. Masyarakat bisa beranggapan seolah-olah ada anggaran yang disiapkan untuk meredam isu karhutla. Karena itu, kebenarannya harus diungkap agar tidak berkembang menjadi persepsi yang keliru," katanya.
Ia menilai, persoalan karhutla seharusnya menjadi perhatian bersama karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Penanganan masalah tersebut perlu dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.
Karena itu, Ikhwan meminta kepolisian tidak hanya memeriksa kebenaran informasi yang beredar, tetapi juga menelusuri identitas pihak yang diduga menawarkan kerja sama tersebut.
"Langkah penyelidikan diperlukan untuk memastikan duduk perkara yang sebenarnya sekaligus mencegah munculnya dugaan-dugaan yang dapat merugikan berbagai pihak," jelas Ikhwan.
