.webp)
Publik dihebohkan dengan kasus penyadapan hingga illegal acces pada Presiden Prabowo Subianto. Terkait kasus ini, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk ditetapkan sebagai tersangka.
Penyadapan pada dasarnya bukan cara baru agar seseorang bisa mendapatkan informasi. Menyadap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan sebagai mendengar (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orangnya.
Buku 'Privacy on the Line: The Politics of Wiretapping and Encryption' karya Whitfield Diffie dan Susan Landau yang diterbitkan Massachusetts Institute of Technology (MIT) Press Direct membeberkan sejarah penyadapan. Dahulu penyadapan dilakukan dengan cara menguping atau membuka surat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menguping adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk mendengar percakapan tanpa sepengatahuan sosok yang berbicara. Sedangkan membuka surat adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan memperoleh, membuka, membaca, dan menyalin pesan tertulis tanpa sepengatahuan pihak pengirim dan penerima.
Selain itu ada teknik juga untuk melindungi pesan yang dikirimkan, yakni membuat sandi. Pesan menjadi terenkripsi. Berkembanglah kriptografi. Fungsinya, melakukan transformasi pesan yang membuat pesan tersebut tidak dapat dipahami oleh siapa pun yang tidak memiliki informasi rahasia yang diperlukan untuk mengembalikan pesan ke bentuk aslinya (plaintext).
Informasi rahasia ini disebut sebagai kunci, dan fungsinya sangat mirip dengan kunci pintu pada sebuah gembok: kunci tersebut membuka pesan agar penerima dapat membacanya.
Seiring dengan berkembangnya zaman, kegiatan penyadapan juga ikut berkembang. Setelah ada teknologi komunikasi, penyadapan lewat menguping dan membuka surat seperti disatukan.
"Telekomunikasi telah menyatukan dan mensistematiskan praktik-praktik ini," tulis penulis dalam buku tersebut dikutip, Rabu (4/11/2026).
Perkembangan Teknik Penyadapan
Sebelum era elektronik, percakapan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam jangkauan pendengaran satu sama lain. Tak perlu direncanakan, penyadapan dengan menguping relatif mudah dilakukan oleh banyak orang.
Ketika surat menjadi alat komunikasi utama, proses penyadapan menjadi lebih sulit. Pesan dikirim melalui berbagai layanan, baik kurir, pelancong, hingga pedagang.
Bahkan pesan sensitif seperti yang berkaitan dengan politik sulit dicegat lantaran pengirim biasanya menggunakan kurir khusus. Penyadap surat juga harus terampil, mereka harus bisa menjamin bila penerima tidak akan menyadari bila surat itu pernah dibuka.
Saat zaman komunikasi elektronik datang, proses penyadapan menjadi semakin berkembang. Penyadapan elektronik memiliki tiga keunggulan, yakni:
- Telekomunikasi mudah untuk dihindari
- Keragaman saluran yang digunakan untuk mengirim pesan tertulis semakin berkurang
- Tindakan penyadapan tidak terlihat oleh target.
"Setiap pembahasan tentang penyadapan, khususnya pembahasan hukum kini menjadi rumit. Faktanya kini elektronik tidak hanya memungkinkan penyadapan telekomunikasi, tapi juga mempermudah untuk menyadap percakapan tatap muka," jelas buku tersebut.
Aturan tentang Penyadapan
Amerika Serikat (AS) saat ini sudah memiliki hukum yang kuat yang menyatakan pemerintah maupun warga negara tidak diizinkan untuk melakukan penyadapan telepon sesuka hati. Pada 1967, Mahkamah Agung AS juga memutuskan bila polisi tidak boleh menggunakan penyadapan telepon tanpa izin pengadilan.
Lalu bagaimana dengan Indonesia?
Mengutip laman Indonesia Baik, perihal penyadapan tertuang dalam Pasal 31 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008. Di sana dijelaskan bila penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.
Yang berhak melakukan penyadapan adalah para penegak hukum untuk kepentingan penyelesaian kasus hukum. Ada lima lembaga yang berhak melakukan penyadapan, yakni:
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada penyelidikan kejahatan korupsi.
- Badan Intelijen Negara (BIN) pada penyelidikan kejahatan terorisme.
- Badan Narkotika Nasional (BNN) pada penyelidikan penyalahgunaan narkoba
- Polisi dapat melakukan penyadapan untuk mengungkap tindak kejahatan
- Kejaksaan
Namun, penyidik aparat hukum tak bisa sembarangan melakukan itu. KUHAP Pasal 83 ayat (1-4) mengatur pembatasan kewenangan penyidik untuk menyadap.
Dalam pasal tersebut disebutkan, penyadapan dapat dilakukan sepanjang mendapat izin dari pihak pengadilan. Jika penyadapan dilakukan secara ilegal, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800 juta.
DPR RI juga tengah melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Hingga Juli 2026 lalu, penyusunan RUU Penyadapan terus dilakukan.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Gamal menilai penyusunan regulasi penyadapan perlu memperhatikan aspek otorisasi, pengawasan, batas waktu, ruang lingkup kejahatan, nasib data hasil penyadapan, keabsahan alat bukti di pengadilan, hingga hak korban salah sadap.
Gamal menilai RUU Penyadapan harus memuat indikator objektif mengenai alasan seseorang dapat disadap. Hal itu penting untuk mencegah praktik penyadapan acak yang berpotensi melanggar hak warga negara.
Selain aspek otorisasi, Gamal menekankan pentingnya pengaturan mengenai batas waktu izin penyadapan. Ia menilai negara perlu menetapkan durasi yang tegas agar penyadapan tidak berubah menjadi pengintaian tanpa batas.
RUU penyadapan juga disebutnya perlu memperhatikan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan. Mengingat kini AI mampu meniru suara atau membuat deepfake dengan tingkat presisi tinggi.
"Dan bagaimana apakah instrumen teknologi kita sudah mampu membedakan mana suara (asli) dengan deepfake (AI) yang high precision dengan penyadapan yang memang original process," ucapnya dilansir dari laman DPR RI.
