.webp)
Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Irjen Kemendikdasmen), Faisal Syahrul menyebut ada lebih dari 10 kasus dugaan pelanggaran Tes Kemampuan Akademik (TKA SMA/SMK/sederajat yang berkaitan dengan memfoto soal dan menyebarkannya. Terkait hal ini, pihaknya akan menyelidiki langsung ke lapangan.
"Beberapa tim kita sudah turunkan ke lapangan dan insyaallah setelah itu kami akan membahas secara hati-hati, karena ini terkait dengan anak-anak kita," tuturnya dalam Taklimat Media TKA di Ruang Rapat BKPDM Lantai 6 Gedung E Kemendikdasmen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Faisal menyebut, pemberian sanksi terutama pada siswa akan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan pengaruh psikologis yang akan ditimbulkan. Ia menilai viralnya pemberitaan terkait dugaan kecurangan sangat mempengaruhi siswa.
"Dengan viralnya itu kepada anak-anak, itu sudah berpengaruh secara sosial. Sudah ada pengaruh psikologis bagi anak-anak kita," bebernya.
Selama penyelidikan, ia mengatakan pihaknya akan melihat tingkat pelanggaran (ringan, sedang, atau berat) dan pengaruhnya sebelum penetapan sanksi. Hal ini berlaku bagi siswa, proktor, atau pengawas yang melakukan pelanggaran.
"Kita akan melihat tingkat kecurangannya seperti apa, pengaruhnya seperti apa, kemudian nanti kita akan memutuskan sanksi apa yang kita berikan. Baik itu terhadap siswanya, proktor, pengawas, dan lain sebagainya karena ini kita sebutkan secara hati-hati," kata Faisal lagi.
Kerja Sama dengan Komdigi untuk Kendalikan Konten
Hadir pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen Toni Toharudin meminta setiap sekolah untuk memastikan bahwa tata tertib yang sudah ditetapkan dapat dipahami oleh semua unsur. Baik itu murid, pengawas, dan petugas lain sebelum tes dimulai.
Toni mengatakan Kemendikdasmen juga melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi serta Kabupaten/Kota, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Ombudsman. Dinas pendidikan dan Ombudsman punya peran penting untuk melakukan pemantauan di wilayah masing-masing.
Untuk memperkuat, Toni menjelaskan pihaknya juga menerbitkan Surat Edaran Kepala BKPDM Nomor 001 Tahun 2026. Aturan ini bertujuan untuk mengingatkan Dinas Pendidikan, Kanwil Kementerian Agama, dan Satuan Pendidikan agar menjalankan tata tertib TKA.
Sampai saat ini, BKPDM telah menyampaikan 3 surat tindak lanjut kepada Inspektorat Jenderal, Kementerian Komdigi, dan Kemenag terkait dugaan pelanggaran yang terjadi di TKA. Adapun surat yang disampaikan kepada Kementerian Komdigi berupa permohonan pengendalian konten di media sosial.
"Saat ini konfirmasi dan verifikasi dengan Dinas Pendidikan serta Kanwil Kemenag itu masih berjalan. Dalam setiap kasus, kami perlu memastikan apa yang terjadi, siapa yang terkait, dan bukti apa yang mendukung temuan tersebut. Dari pemeriksaan itulah, tindak lanjut kita pastikan," tegas Toni.
