.webp)
Sebanyak 2.239 peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) dinonaktifkan. Penonaktifan massal ini dilakukan akibat data kepesertaan warga terdeteksi naik ke desil 6 hingga 10.
"Untuk di Kota Parepare ini terdapat PBI JK yang terdampak (penonaktifan) ini sejumlah 2.239 peserta," ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Parepare, Muhammad Ali kepada detikSulsel, Selasa (3/11/2026).
Dia menjelaskan, penonaktifan itu mengacu pada hasil pemutakhiran data berkala yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Kebijakan tersebut diambil demi memastikan skema bantuan iuran kesehatan tepat sasaran bagi masyarakat miskin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah ingin memastikan bahwa mereka yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya melalui PBI JK ini adalah masyarakat yang benar-benar tepat sasaran," katanya.
Ali mengungkapkan, bantuan iuran APBN secara aturan hanya diperuntukkan bagi masyarakat rentan di posisi desil 1 hingga 5. Secara otomatis, sistem langsung mencabut status kepesertaan gratis bagi warga yang terdata masuk ke desil 6 ke atas.
"Jadi ketika dia bergeser desilnya ke desil 6 sampai 10, maka dia tidak lagi didaftarkan dan dibayarkan iurannya ke dalam segmen PBI JK," jelasnya.
Kendati demikian, warga terdampak yang merasa masih tidak mampu tetap diberikan ruang untuk pengajuan klarifikasi. Pemerintah menyediakan masa tenggang selama 90 hari agar warga dapat mengurus kepesertaannya kembali.
"Pemerintah melalui Kementerian Sosial memberikan masa tenggang 90 hari untuk melakukan koordinasi apakah mereka masih dapat didaftarkan kepada PBI JK atau tidak," tuturnya.
Warga yang mendapati kartunya tidak aktif saat berobat diimbau tidak panik dan segera melapor. Proses reaktivasi data bisa diajukan melalui pemerintah tingkat lokal dan instansi sosial setempat.
"Jika masyarakat merasa masih layak menerima bantuan, kami sarankan untuk bisa berkoordinasi dengan desa, kelurahan, dan juga Dinas Sosial," imbuhnya.
Sementara itu, warga yang ekonominya sudah membaik diminta kesadarannya untuk beralih ke jalur kepesertaan mandiri atau PPU. Adapun bagi warga Parepare yang tetap butuh jaminan kelas 3, Pemkot Parepare juga siap mengakomodasi lewat skema PBPU Pemda.
"Bagi mereka yang benar-benar telah bergeser desil 6 sampai 10, maka diimbau untuk menjadi peserta JKN dari segmen Pekerja Penerima Upah dan segmen Mandiri," pungkasnya.
