.webp)
Ada momen tidak biasa kala Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui massa aksi demonstrasi di Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Kota Jogja. Sultan duduk 'klesotan' bersama sebagian massa aksi sembari menjawab tuntutan-tuntutan yang disampaikan peserta aksi.
Sebagaiamana pantauan detikJogja, massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Jogja Memanggil mulai datang di pintu selatan Kompleks Kepatihan sekitar pukul 15.00 WIB. Selanjutnya mereka memasang spanduk-bendera di gerbang. Massa yang berpakaian serba hitam tersebut lalu bergantian berorasi.
Kurang lebih satu jam aksi berlangsung, Sultan pun keluar menemui massa. Didampingi Kapolda DIY Irjen Langgeng Purnomo, Pangdam XXVI/Mataram Mayjen TNI Drajad Brima Yoga, serta beberapa stakeholder terkait, Sultan melangkah mendatangi massa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yang menarik, saat bertemu dengan peserta aksi Sultan duduk di depan gerbang di hadapan massa. Perwakilan massa aksi kemudian berdialog dengan Sultan, massa aksi lainnya berdiri menyimak pernyataan Sultan.
Sampaikan Beberapa Tuntutan
Kemudian, beberapa perwakilan menyampaikan sejumlah tuntutan. Seperti aksi premanisme yang kerap dibenturkan dengan massa aksi, UMR rendah, Proyek Stadion Mandala Krida, eksistensi Jaga warga, hingga aspirasi ojek online.
"Bahwa kami meminta pengaturan gubernur terkait jaga warga agar segera dicabut. Itu satu. Yang kedua, kami meminta pengaturan gubernur terkait pelarangan aksi di sumbu filosofi itu segera dicabut," tutur perwakilan massa aksi, Selasa (10/11/2026) sore.
"Tetapkan upah buruh di DIY sesuai dengan komponen hidup layak (KHL), Segera tindak lanjuti Mandala Krida, Hentikan seluruh kriminalisasi terhadap masyarakat, ojol, dan mahasiswa. Jadi, itu lima tuntutan yang kami sampaikan," imbuhnya.
Sultan kemudian menjawab satu persatu tuntutan massa tersebut. Terkait tuntutan pertama dan kedua, ia mengaku akan meninjau kembali peraturan yang ada.
"Terkait poin pertama dan kedua, akan kami pertimbangkan kembali ya, akan kita sesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada ya. Karena apa? Karena itu sebetulnya untuk menjaga keamanan warga," kata Sultan.
Kemudian terkait isu stadion Mandala Krida, Sultan menerangkan duduk perkara kasus korupsi proyek renovasi stadion tersebut yang menghambat proyek lantaran statusnya sebagai objek hukum.
"Tapi di awal bulan September 2026, karena sudah inkrah, KPK memberitahu kami, 'Silakan kalau mau membangun'. Nah di sini tim dari Erik Thohir, dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), itu sudah melakukan survei," terang Sultan.
"Tapi karena APBN itu bertahap, bagian dari Mandala Krida itu baru bisa dibangun sesuai dengan persyaratan FIFA itu tahun 2028," sambungnya.
Soal UMR
Berlanjut dengan tuntutan soal Upah Minimum Regional (UMR) DIY yang dinilai tidak sesuai dengan KHL, kata Sultan, Pemda DIY sudah berusaha mengikuti regulasi yang ada. Di samping itu, banyak sektor dalam Dewan Pengupahan yang harus diperhatikan.
"Ya sekarang, bagaimana kita punya usaha semua bahwa pengertian dasar inflasi sama pertumbuhan ekonomi itu, kalau pertumbuhan ekonominya itu 5%, inflasinya 2 atau 3%, berarti kan kalau 3% kan hanya 8% naiknya," papar Sultan.
"Alfa itu kemungkinan bisa kami, melangkah, tapi kan hanya 0,1 maksimum 0,9. Yang tahun lalu kesepakatannya 0,4, kami bikin 0,8 karena kami negosiasi sama pengusaha, nggak keberatan. Ya nggak apa-apa," lanjutnya.
Kemudian terkait aksi premanisme yang selalu dibenturkan dengan massa aksi, Sultan mengaku tidak tahu menahu terkait masalah itu.
"Kalau premanisme, misalnya, saya tidak tahu persis. Saya tidak punya hubungan sama preman gitu. Ya, preman itu siapa? Saya kan tidak tahu gitu. Kalau saya, ya kalau kekerasan jangan dilakukan," terang Sultan.
"Kapan saya mempersulit orang untuk bicara demokratisasi? Ruang itu kami buka gitu. Tetapi faktor-faktornya di publik itu terlalu banyak," ungkapnya.
Terkait jawaban-jawaban Sultan tersebut, massa aksi merasa tidak puas karena dirasa massa jawaban Sultan tidak kongkret. Sultan pun tidak menanggapi lagi dan meninggalkan massa aksi.
Sempat terjadi aksi saling dorong antara massa aksi dan petugas keamanan. Namun tak lama berselang massa kembali kondusif dan memilih meninggalkan lokasi untuk menuju ke Titik Nol Kilometer Jogja.
