.webp)
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026. Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI atas permintaan sendiri.
Pengunduran diri wapres ini bukan sekali terjadi di Indonesia. Pada era Presiden Soekarno, Mohammad Hatta juga melakukan pengunduran diri dari jabatan Wapres RI.
Meski begitu, latar belakang dan alasan Gibran berbeda dengan Bung Hatta. Apa Bedanya?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gibran Mengundurkan diri di Tengah Polemik Ijazah dan Usulan Pemakzulan
Latar belakang pendidikan Gibran Rakabuming Raka telah digugat oleh advokat bernama Subhan Palal. Surat keterangan penyetaraan ijazah setingkat SMA milik Gibran menjadi persoalan karena tidak ditemukan bukti ijazah.
Pada akhirnya, MA mengabulkan kasasi Subhan dan menyatakan surat keterangan Gibran itu tidak sah dan batal demi hukum. Kemudian pada 11-12 November 2026, Kemendikdasmen resmi mencabut suket penyetaraan ijazah Gibran dan menyerahkannya ke PTUN.
Gugatan ini juga beriringan dengan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah sejumlah anggota DPR RI mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Pada Rabu (11/11/2026), sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan HMP terkait Gibran. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan jumlah tersebut telah melampaui persyaratan minimal pengusulan hak tersebut.
Namun, usulan pemakzulan ini batal karena Gibran memilih mengundurkan diri. Gibran dilaporkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR dan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, membacakan isi surat pengunduran diri Gibran. Dalam isi surat tersebut, tidak disebutkan alasan pengunduran diri.
Berikut ini isi surat Gibran:
Dengan hormat,
Dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029 menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri.
Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri.
Mohammad Hatta Mengundurkan Diri karena Beda Pandangan dengan Soekarno
Dalam buku Soekarnoku, Soekarnomu, Soekarno Kita (2018) karya Hasna Wijayati terbitan Anak Hebat Indonesia, Bung Hatta menyampaikan surat pengunduran diri secara resmi sebagai Wakil Presiden RI pada 1 Desember 1956, usai 11 tahun menjabat. Bung Hatta mengakui memiliki perbedaan pandangan politik dengan Presiden Soekarno.
Dijelaskan dalam Arsip Nasional RI, Soekarno cenderung mengusung konsep Demokrasi Terpimpin, sedangkan Bung Hatta mendukung sistem Demokrasi Parlementer.
Berikut isi pengunduran diri Bung Hatta, dikutip dari buku Tokoh Pendiri Bangsa anggota BPUPKI/PPKI Republik Indonesia karya Hendi Hendratman:
"Setelah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih rakyat mulai bekerja dan Konstituante menurut pilihan rakyat sudah tersusun, sudah tiba waktunya bagi saya untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden."
Setelah mundur, Bung Hatta memilih menjadi negarawan dan mendidik anak-anak bangsa. Ia bahkan menjadi anggota Tim Empat yang melakukan penyelidikan masalah korupsi di sejumlah institusi.
Selain itu, Bung Hatta juga menjadi anggota Tim Lima yang bertugas mendokumentasikan sejarah kelahiran konstitusi Indonesia.
Bung Hatta juga aktif menjadi seorang oposisi yang siap melayangkan kritik kepada pemerintah sebagai bentuk kontrol terhadap pemerintah dari rakyatnya. Salah satunya dengan menulis risalah yang berjudul "Demokrasi Kita". Dalam tulisan tersebut, Bung Hatta menyebut perbedaan pandangan dengan Soekarno.
"Bagi saya yang sudah lama bertengkar dengan Soekarno tentang bentuk dan susunan pemerintahan yang efisien, ada baiknya diberikan fair chance kepada Presiden Soekarno untuk mengalami sendiri, apakah sistemnya itu akan menjadi sukses atau suatu kegagalan."
"Diktator yang bergantung pada kewibawaan seseorang tidak lama umurnya. Sebab itu pula sistem yang dilahirkan Soekarno tidak akan lebih panjang umurnya dari Soekarno sendiri. Umur manusia terbatas. Apabila Soekarno sudah tidak ada lagi, maka sistemnya akan roboh seperti rumah kartu."
Sayangnya, kritik tersebut tidak disukai oleh Presiden Soekarno. Sebagai presiden, Soekarno kemudian menggunakan kekuasaannya untuk mencekal dan melarang tulisan diterbitkan, dibaca, ataupun hanya disimpan. Bahkan majalah "Pandji Masjarakat" yang menerbitkan tulisan itu pun dilarang terbit dan pemimpinnya dipenjarakan.
Hal ini mengherankan banyak orang karena Bung Karno yang dikenal gila membaca, justru melarang rakyatnya untuk membaca. Bahkan pada saat itu, Bung Hatta juga sampai dicekal dan dilarang untuk melakukan perjalanan ke luar negeri oleh pemerintahan Presiden Soekarno.
Pada saat itu, Presiden Soekarno melanjutkan pemerintahan tanpa wakil presiden. Jabatan wakil presiden dikosongkan sampai jabatan Presiden Soekarno berakhir pada 1967.
