.webp)
Gubernur Bali Wayan Koster memastikan pembangunan kereta atau trem listrik yang menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai hingga Canggu akan menggunakan tanah negara yang tidak produktif. Ia juga menyebut moda transportasi tersebut ramah lingkungan karena menggunakan listrik.
"Itu ramah lingkungan, itu pakai listrik, terkait pembangunannya itu pakai tanah negara yang tidak produktif," ujar Koster saat dikonfirmasi usai memimpin Upacara Hari Pahlawan di Lapangan Puputan Margarana, Denpasar, Selasa (10/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rencana pembangunan trem sepanjang 12 kilometer (km) ini disiapkan untuk mengatasi kemacetan di kawasan pariwisata Bali selatan. Pengerjaannya akan dibagi dalam dua tahap, di mana fase pertama menghubungkan Bandara Ngurah Rai-Legian, kemudian dilanjutkan fase kedua dari Legian-Seminyak-Canggu.
Dilansir detikNews, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin sebelumnya telah menyampaikan rencana proyek tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (5/11/2026). Proyek ini diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 2 triliun lebih dengan target pengerjaan selama dua tahun.
"Kami sampaikan anggaran yang untuk kereta Bali itu sekitar Rp 2 triliun lebih. Itu memakan waktu 2 tahun juga," kata Bobby.
Meski disiapkan sebagai solusi kemacetan, penataan lahan untuk meminimalisasi dampak lingkungan yang merugikan masyarakat tetap menjadi aspek krusial terlebih mengingat rute yang dilintasi merupakan pusat aktivitas pariwisata yang padat.
Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali belum menentukan sikap mendukung atau menolak rencana pembangunan kereta atau trem listrik yang menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai hingga Canggu, Badung. WALHI meminta pemerintah terlebih dahulu membuka secara transparan rancangan proyek, termasuk trase atau jalur yang akan dilalui serta kajian dampak lingkungannya.
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Bali Anak Agung Gede Surya Sentana atau Gung Surya menilai pembangunan infrastruktur jangan sampai justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat. Salah satunya adalah potensi penggunaan lahan milik masyarakat, termasuk lahan subak, kawasan pesisir, hingga wilayah yang berkaitan dengan desa adat.
"Jangan sampai pembangunan itu justru merugikan masyarakat sendiri, mengambil lahan masyarakat, mengambil lahan subak, terus mengambil lahan yang ada di pesisir. Ini kan sangat-sangat merugikan. Jangan sampai membuat solusi justru menimbulkan masalah baru di kemudian hari," jelasnya.
